TOPOKSI TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI

BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI

  Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Kontruksi mempunyai

  tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan

pemanfaatan Bidang tata ruang kawasan dan pembinaan teknis

kontruksi, meliputi Irigasi, dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program, membina, mengatur, mengendaslikan dan mengevaluasi perumusan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang kawasan.
2. Menyusun program, membina, mengatur, mengendaslikan dan mengevaluasi perumusan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan dan pemanfaatan teknik kontruksi.
3. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, teknis dan pengawasan pemanfaatan tata ruang dan pembinaan teknis kontruksi.
4. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian uji mutu dan analisa mengeni dampak
lingkungan dan pemanfaatan tata ruang dan pembinaan teknik kntruksi.
5. Menyusun program,membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan kawasan dan penataan ruang.
6. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan peningkatan peran serta masyarakat dan usaha penyedia jasa dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan tata ruang dan pembinaan teknik kontruksi.
7. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja sumber daya usaha jasa kontruksi.
8. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pelaksanaan peraturan perundang - undangan serta pengembangan dan pelayanan informasi tata ruang kawasan dan pembinaan teknik kontruksi.
9. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknik kontruksi.
10.Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja program dan anggaran, serta menyusun laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknik kontruksi, dan
11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Kontruksi memfunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan teknis pemanfaatan tata ruang kawasan dan bina kontruksi.
b. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan ruang dan pengembangan kawasan.
c. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan usaha penyedia jasa dalam pengembangan dan pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis kontruksi, dan
d. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kinerja sumber daya usaha jasa kontruksi.

Unsur – unsur organisasi Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Kontruksi yaitu :
a. Seksi Bina Teknik Tata Ruang dan Bina Kontruksi
b. Seksi Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang, dan
c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Usaha Jasa Kontruksi

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN HIMPUNAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG PENATAAN RUANG
(Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum)

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONTRUKSI DAN HIMPUNAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG JASA KONTRUKSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi